The 2-Minute Rule for reformasi intelijen

The 2-Minute Rule for reformasi intelijen

Blog Article

Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]

Beneath this quick post, associates or administrators of CSOs who dedicate “functions of hostility” or blasphemy can facial place prolonged jail sentences.

It would be the merger while in the TNI and the former KNIL and all Military personnel of the two forces, Also the neutral paramilitary groups (laskar) which fought the war in the facet with the independence movement.

Jika diperlukan dan sudah terdapat bukti maka dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangkap.

Badan Intelijen Negara perlu diimbangi oleh lembaga kontraintelijen untuk mencegah tindakan-tindakan dari pihak oposisi yang menghambat aktivitas intelijen Indonesia sekaligus mencegah kegiatan/operasi intelijen asing yang mengancam Indonesia.

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya. Rahasia intelijen seperti baru-baru ini didorong oleh kepentingan politik akhirnya dibongkar dan dijadikan senjata untuk menyerang satu pihak yang menjadi lawan politknya. Kerahasiaan intelijen sepenuhnya harus dipatuhi dengan masa retensi twenty five tahun tanpa terkecuali.

Reformasi Intelijen Indonesia masih membutuhkan perbaikan dalam pengawasan, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya manusia. Diharapkan dengan adanya perubahan ini, intelijen nasional dapat lebih responsif terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Other radical groups, specifically NGOs which might be dissatisfied and unhappy with The federal government, such as Imparsial

Intelijen berfungsi sebagai pelopor perdamaian. Secara umum perdamaian antar negara yang sedang bertikai bisa diselesaikan jika antar negara tersebut mempunyai kesepakatan dan kesepahaman. Untuk menuju jalan kesepakatan dan kesepahaman diperlukan diplomasi. Seringkali jalur diplomasi untuk negara yang sedang bertikai menemui jalur buntu karena ego masing-masing negara.

Rizal juga menyuarakan hal yang serupa dengan Aditya, bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan intelijen. Ia menegaskan bahwa walau pengawasan intelijen tidak bisa bersifat terbuka sepenuhnya, namun prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan.

Pada dasarnya, intelijen adalah bersifat mengumpulkan informasi. Pada perkembangannya terutama yang berurusan dengan masalah negara, juga ditambah dengan usaha sejauh mana menyelesaikan setiap ancaman yang dilakukan secara efektif, rahasia, dan langsung menuju sasarannya yang dikenal dengan operasi intelijen yang sering https://suaramerdeka.biz/2025/03/24/reformasi-intelijen-indonesia-menjawab-tantangan-keamanan-global-dengan-pengelolaan-yang-tangguh/ dikenal juga dengan operasi klandestin.

Hal ini tentunya intelijen indonesia menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Experienced, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.

Kekuatan kontra intelijen juga sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kedaulatan dan mewaspai infiltrasi pihak luar yang sewaktu-waktu dapat menyerang.